Pemerintah Kota Depok pada (Senin, 26/5/2025) untuk kali pertama melakukan rotasi dan mutasi terhadap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, sebanyak 97 ASN resmi menempati posisi baru di berbagai instansi dan wilayah kerja di lingkup Pemkot Depok.
Momentum rotasi ini bukan sekadar agenda penyegaran birokrasi. Di balik itu, tersimpan momen bersejarah yang mencerminkan semangat inklusivitas dan kemajuan di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jabatan Camat diberikan kepada kalangan non-Muslim, sebuah keputusan yang diapresiasi banyak pihak sebagai bentuk nyata dari semangat kebinekaan dan meritokrasi.
Adalah Christine Desima Arthauli yang mencatatkan sejarah tersebut. Beliau resmi dilantik sebagai Camat Sukmajaya, salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Depok. Pengangkatan Christine sebagai Camat tak hanya menunjukkan kepercayaan pimpinan terhadap kapasitas dan integritas beliau, tetapi juga menjadi simbol keterbukaan dan kesetaraan di pemerintahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Supian Suri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, dan rekam jejak para ASN. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok berkomitmen menjadikan birokrasi sebagai rumah bersama yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
“Kita tidak melihat latar belakang suku, agama, atau golongan. Yang kita nilai adalah kapasitas, loyalitas, dan kemauan untuk melayani masyarakat. Ini bagian dari reformasi birokrasi yang kita perjuangkan,” ujar Supian dalam sambutannya di Aula Balaikota.
Pengangkatan Christine Desima Arthauli sebagai Camat Sukmajaya juga menuai respons positif dari masyarakat dan kalangan tokoh lintas agama. Banyak yang menganggap langkah ini sebagai angin segar dalam pembangunan budaya kerja yang plural dan harmonis di Kota Depok.
Dengan rotasi dan mutasi ini, Pemerintah Kota Depok berharap terjadi percepatan pelayanan publik, peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan terciptanya birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman.
