Ketika Penulis bertemu salah seorang kepala SMP swasta di Sukmajaya sempat berbincang soal jumlah peserta didik di sekolah yang dipimpinnya, yang belakangan ini jumlah peserta didik di sekolahnya terus mengalami penurunan secara drastis. Sepengetahuan penulis sekolah tersebut selalu berlimpah calon peserta didik pada setiap PPDB beberapa tahun lalu. Di antara alasan yang terucap adalah karena di wilayahnya jumlah SMP Negeri bertambah dari 2 SMP menjadi 5 SMP!
Memasuki tahun pelajaran 2025/2026, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan telah merilis regulasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Diharapkan proses ini berlangsung tertib, adil, dan kondusif, tanpa intervensi dari pihak luar yang kerap memunculkan praktik titip-menitip atau manipulasi jalur penerimaan. Namun, ada satu isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama: keseimbangan ekosistem pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Sekolah Swasta: Pilar Penting dalam Dunia Pendidikan
Sekolah swasta merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional. Di Kota Depok, ratusan lembaga pendidikan swasta telah memberikan kontribusi signifikan, mulai dari pendidikan karakter, inovasi metode pembelajaran, hingga menampung peserta didik dari berbagai latar belakang.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa secara drastis. Salah satu faktor yang ditengarai menjadi penyebab adalah penambahan unit atau rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri melebihi daya tampung ideal. Akibatnya, calon peserta didik yang sebelumnya terserap ke sekolah swasta kini beralih ke sekolah negeri yang dianggap lebih terjangkau secara biaya.
Risiko Ketidakseimbangan
Jika tidak dikelola dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada keberlangsungan semua lembaga pendidikan, ketidakseimbangan ini dapat memicu berbagai konsekuensi:
- Gulung tikar sekolah swasta kecil atau menengah karena tidak mampu bertahan tanpa jumlah siswa yang memadai.
- Lonjakan jumlah siswa di sekolah negeri, yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran akibat keterbatasan guru, ruang kelas, atau fasilitas.
- Minimnya pilihan pendidikan bagi masyarakat jika swasta tumbang dan negeri terlalu padat.
Peran Pemerintah: Menjaga Ekosistem Pendidikan yang Sehat
Pemerintah Kota Depok berkewajiban untuk menjaga ekosistem pendidikan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:
- Membatasi jumlah rombel di sekolah negeri sesuai kapasitas ideal agar tidak memonopoli peserta didik.
- Memberikan afirmasi kepada sekolah swasta melalui bantuan operasional daerah, pelatihan guru, atau subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu yang memilih sekolah swasta.
- Memastikan regulasi SPMB dijalankan tanpa intervensi, sehingga masyarakat memilih sekolah berdasarkan minat dan kebutuhan anak, bukan karena tekanan atau titipan pihak luar.
- Melibatkan forum komunikasi sekolah negeri dan swasta, agar kebijakan pendidikan lebih partisipatif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Masyarakat Berperan Menjaga Keseimbangan
Masyarakat juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini. Orang tua perlu memahami bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh status sekolah, tetapi oleh kualitas manajemen, komitmen tenaga pendidik, dan peran orang tua dalam mendukung proses belajar anak.
Sekolah swasta di Depok memiliki potensi besar, bahkan beberapa di antaranya telah menunjukkan prestasi akademik dan non-akademik yang luar biasa. Memberikan kepercayaan kepada sekolah swasta adalah bagian dari membangun pendidikan yang adil dan inklusif.
Menjaga keseimbangan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta bukan semata urusan teknis, melainkan tanggung jawab kolektif demi masa depan pendidikan Kota Depok yang berkeadilan dan berkualitas. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus saling mendukung, bukan saling melemahkan. Karena pendidikan adalah ekosistem: jika satu unsur runtuh, maka keseimbangannya terganggu.
