Zonadepok.id – Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), serta Dinas Pendidikan Kota Depok, menggelar Workshop Pendidikan bertajuk “Kualitas Data Pokok Pendidikan untuk Bantuan Tepat Sasaran”, Senin (16/6/2025) di Hotel Santika, Depok.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman sebagai pembicara utama. Hadir pula Hj. Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd., M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok), Ade Supriyatna, ST (anggota DPRD Kota Depok), serta narasumber profesional seperti Katrina, Syaiful Anwar, MM, dan Nafis Khoirul Huda. Acara ini juga diikuti oleh para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Depok.
Dalam sambutannya, Mahfudz Abdurrahman menegaskan pentingnya akuntabilitas dan akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai fondasi perencanaan pendidikan, termasuk dalam penyaluran dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pembangunan sarana prasarana sekolah.
“Data Dapodik memegang peran jitu untuk membangun pendidikan yang bermutu,” tegas Mahfudz.
Sementara itu, Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, mengungkapkan fakta mencengangkan: dari hasil verifikasi terhadap 10.440 satuan pendidikan, hampir 40% data tidak sesuai hanya dalam waktu satu tahun. Contohnya termasuk data kerusakan ruang kelas dan keberadaan fasilitas perpustakaan yang berubah secara tiba-tiba.
Ia juga memaparkan rencana pemerintah pusat untuk mendistribusikan SmartBot, internet satelit, panel interaktif (IFP), dan penguatan konten digital melalui platform Rumah Belajar. Namun, Dr. Eko mengingatkan bahwa infrastruktur canggih tidak akan efektif jika data sekolah tidak akurat dan guru belum mendapat pelatihan.
“Kami targetkan pelatihan perangkat digital untuk menjangkau lebih dari 300.000 guru tahun ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Hj. Siti Chaerijah Aurijah, menambahkan bahwa Dapodik bukan sekadar alat pelaporan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan administratif seluruh insan pendidikan.
“Dengan data yang sahih, kebijakan akan lebih presisi dan bantuan akan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya pembinaan operator sekolah, sistem verifikasi berjenjang, dan peningkatan integritas dalam pengelolaan data pendidikan.
Dari unsur legislatif daerah, Ade Supriyatna menyuarakan hal senada. Ia menyebut bahwa Dapodik harus menjadi dasar pemetaan kebutuhan dan revitalisasi pendidikan di daerah.
“Sekolah yang seharusnya dibantu bisa terlewat kalau datanya tidak benar. Ini harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Workshop ini juga memperkenalkan Indeks Kualitas Dapodik, sebuah alat ukur baru yang menilai kelengkapan, validitas, dan kemutakhiran data pendidikan. Kota Depok sendiri mencatat skor di atas 80%, capaian yang membanggakan namun masih menyisakan tantangan dalam pembaruan data siswa secara berkala.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun sistem pendidikan yang adil, efisien, dan berbasis data yang akurat.
“Mari kita jadikan workshop ini sebagai langkah konkret membangun pendidikan yang lebih baik dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Kadisdik Depok.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan di Kota Depok makin menyadari bahwa hanya dengan data yang jujur dan akurat, akan lahir kebijakan yang tepat dan berkeadilan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah.
